KELUANG,KilasSumatera.com - keberanian Vendor Vendor pada PT. Hutama Karya Infrastruktur ( PT. HKI ), diantaranya PT.Petronesia Bmail ( PIB ) sebagai Vendor yang dipercaya melaksanakan pekerjaan persiapan konstruksi pembagunan Jalan Tol. Tempino - Betung di Desa Mekar Jaya A3 Kecamatan Keluang terungkap, perusahaan vendor (subkont) ini selalu dinomorsatukan dan dalam pelaksanaan Proyek Jalan Tol oleh PT HKI (Hutama Karya Infrastuktur), Sabtu ( 07/2/2026)
Diduga ‘’keberanian’‘ yang dimaksud PT Petronesia Bmail (PT PIB karena diduga telah mengangkangi peraturan yang ditabrak dan diabaikan. Hasil investigasi media dilapangan sejumlah titik galian C yang digunakan dalam proyek tol tersebut diduga tidak memiliki dokumen izin resmi. Aktivitas penggalian ini, selain merugikan negara dari sisi pajak, juga merusak lingkungan secara sistematis. Erosi tanah, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem menjadi dampak nyata dari ulah subkontraktor nakal yang membeli tanah masyarakat secara ilegal.
Seperti halnya yang dilakukan PT Petronesia Bmail di Desa Mekar Jaya A3 Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatra Selatan diduga belum mengantongi Perizinan UKL – UPL, PUPR, RSDM, DLH, Galian C, dan izin IUP Material timbunan tanah untuk penimbunan areal kerja sebagian besar bersumber dari galian tidak berizin (illegal), bahkan lotus izin yang dipakai tidak sesuai dengan wilayah penggalian, dan menjadi pintu masuk material galian C Illegal.
Humas PT Petronesia Bmail Eko yang berkantor Simpang Siku Kecamatan Sungai Lilin, saat dikonfirmasi via WhatsApp No
O812xxxxxxxx hanya menjawab singkat ‘’Kalau izin kita lengkap pak, semua dokumen ada di management," Ucapnya
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PU PR ) Kabupaten Muba melalui kasubid tata ruang Haris saat ditemui diruang kerjanya mengatakan pihaknya tidak dapat mengeluarkan data avidce planning namun dia menegaskan jika permintaan data avidce planning yang berada di kecamatan Keluang A 3, harus melalui surat, dan pihaknya akan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait avidce planning.
" Silahkan bersurat mas, kalau ingin mengetahui titik koordinat tersebut," ujar Haris
Terpisah Humas PT.HKI Wira saat dikonfirmasi perihal izin galian C dari subkontraktor / vendor yang ikut dalam aktivitas di A3 hingga berita ini diterbitkan tidak memberikan tanggapan.
Sementara warga lainnya menduga adanya indikasi konspirasi antara pihak vendor-vendor PT Hutama Karya Infrastruktur (PT HKI) dengan penegak hukum, sebab ada dugaan setiap kegiatan tersebut selalu mengunakan rekomendasi dari Polda Sumsel.
Adanya hal ini jelas setiap kegiatan PT Petronesia Bmail tersebut jelas sangat merugikan negara dan merusak lingkungan dan kami menduga PT Petronesia Bmail juga tidak membayar retribusi Galian C ke Pemkab Musi Banyuasin. ‘’Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau pasaL 161 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
Bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dan/atau setiap orang yang menampung, memanfaatkan melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan penjualan mineraL dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP IUPK, IPR, SIPB dipidana dengan hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar,” tutupnya ( Tim)
