Surat yang dilayangkan melalui Kadus IV, Armadi tersebut meminta pengurus pos untuk menjelaskan secara tertulis terkait laporan masyarakat tersebut.
Menanggapi surat itu, Predi yang merupakan wartawan dari beberapa media termasuk media KilasSumatera.com dan anggota Keluarga Paguyuban Penyulingan Minyak Muba tegas membantah.
"Di depan rumah saya tidak ada pos LSM atau pos Retribusi. Itu hanya halaman rumah saya tempat duduk biasa anak-anak remaja, teman anak saya berkumpul," tegas Paredi kepada media, Senin (3/11/2026).
Terkait tudingan melakukan penyetopan mobil dan meminta retribusi, Predi meminta Pemerintah Desa untuk transparan.
"Kalau memang ada laporan warga, saya minta disebutkan secara resmi siapa pelapornya,mobil apa yang saya stop,apa muatan mobil tersebut. Karena ini sudah menyangkut pencemaran nama baik dan merendahkan harkat martabat saya pribadi," ujarnya.
Predi menjelaskan, aktivitas yang ia lakukan di depan rumahnya adalah bagian dari fungsi kontrol sosial sebagai wartawan.
Ia mendata dan meliput aktivitas mobil angkutan minyak Ilegal dan hasil penyulingan rakyat yang melintas dari Muba menuju Musi Rawas Utara.
Hal ini, menurutnya, masih sejalan dengan kesepakatan bersama antara Pemkab Muba, DPRD Muba, Kapolres Muba dan perwakilan masyarakat penyuling (Liga Rakyat Muba Bersatu) terkait adanya masa transisi atau moratorium penindakan selama 6 bulan, dengan syarat minyak rakyat tidak dijual ke luar daerah dan wajib disalurkan melalui Badan Usaha Koordinasi (BUK) ke Pertamina/Medco.
"Saya bermitra dengan para sopir. Tujuannya agar operasional angkutan berjalan lancar, tidak ugal-ugalan di perkampungan, dan muatan tidak melebihi kapasitas demi keselamatan bersama dan membantu jika mobil tersebut macet di jalan jangan sampai mengangu penguna jalan lain serta melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak secara mandiri, Ini soal perut masyarakat banyak dan nasib anak sekolah keluarga pengusaha minyak," jelasnya.
Ia juga membantah adanya paksaan atau retribusi.
"Yang stop bukan sembarang mobil tapi mobil angkutan minyak ilegal/ilegal refinery itupun tidak ada penyetopan paksa mereka yang stop sendiri. Sopir yang sudah kenal dan bermitra dan saling bantu. Minta Aqua untuk bekal di jalan dan bayar seikhlasnya, tidak ada tarif. Itu bukan retribusi. Lagian Aqua yang kami tawarkan bagian dari usaha kami,kami pakai modal beli minuman aqua," pungkasnya.
Kami juga tidak menggangu mobil-mobil angkutan minyak illegal yang mengaku sudah membayar lewat pos desa,tidak kami tawarkan minuman karena mereka sudah kerjasama dengan pengurus pos desa.ucap predi
Predi berharap Pemerintah Desa Macang Sakti tidak mudah percaya laporan sepihak tanpa verifikasi lapangan, agar tidak menimbulkan fitnah keresahan di masyarakat.











