Informasi ini diungkapkan Huzairin selaku pemegang kuasa lahan Sdr. M. Solichin.
Menurut keterangan Huzairin, lahan tersebut merupakan hasil membeli kebun karet milik Sdr. Nizar pada tahun 2014.
Kepemilikan lahan tersebut diakui oleh saksi-saksi batas, warga sekitar, dan diketahui oleh pemerintah setempat.
"Lahan ini dibeli dari Nizar tahun 2014. Saksi batas mengakui, pemerintah setempat juga mengetahui. Bukan lahan liar, tapi kebun karet," ujar Huzairin.
Namun sekitar tahun 2021, lahan tersebut diduga digusur oleh PT AMS dan kemudian ditanami pohon kelapa sawit. Hingga saat ini, lahan tersebut diduga masih dikuasai perusahaan, sementara dengan pemiliknya tidak ada penyelesaian ganti rugi.
"Sudah hampir panen sawitnya, tapi dengan kami tidak ada penyelesaian. Kami minta keadilan," tegas Huzairin.
Huzairin menyampaikan, permasalahan ini sudah dimediasikan ke Pemerintah Desa Bangun Harja, bahkan sudah diketahui oleh Aparat Penegak Hukum (APH) setempat. Namun hingga saat ini belum ada titik temu.
"Sudah dimediasi ke pemerintah desa, sudah diketahui APH setempat, tapi tidak ada titik temu. Kapolsek saat itu menyuruh kami melapor ke Polres, namun kami terbentur biaya. Kami minta perusahaan kooperatif membuktikan dapat dari mana dia bisa menguasai lahan kami tanpa ganti rugi dengan kami. Kalau memang dia membeli kepada orang lain, silakan panggil kita duduk sama-sama," ujarnya.
Warga berharap PT AMS bersikap kooperatif dan segera menyelesaikan pembebasan lahan secara adil, layak, dan transparan. Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin turun tangan memfasilitasi penyelesaian agar tidak berlarut-larut.
"Kami bukan anti perusahaan. Kami minta hak kami. Kalau lahan warga yang ditanami dan sudah mau panen, selesaikan ganti ruginya," ujar Huzairin.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pimpinan lapangan PT AMS site Bangun Harja, inisial S, untuk keberimbangan pemberitaan.
Dalam konfirmasi tersebut, yang bersangkutan menyampaikan jawaban sebagai berikut:
"Pagi ndo, jgn semua nak diurus ndo kalu bukan bidang kita, lebih jelasnya tanya p kades atau p saril tks.
Jawaban tersebut dikutip apa adanya sesuai dengan pesan yang diterima awak media. Hingga berita ini ditayangkan, awak media belum menerima keterangan resmi dari manajemen PT AMS terkait dugaan penguasaan lahan atas nama M. Solichin dan mekanisme SOP ganti rugi lahan tersebut.
Awak media menjalankan tugas jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Seorang jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, apalagi menyangkut kepentingan publik.
Apabila warga menyampaikan keluhan terkait pemberdayaan UMKM, tenaga kerja lokal, pencemaran lingkungan, maupun ganti rugi lahan, sudah menjadi tugas jurnalis untuk mengkonfirmasi kepada semua pihak dan menyampaikan informasi untuk kepentingan publik.
Pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan keterangan secara transparan agar permasalahan ini tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak PT AMS maupun pihak terkait lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hak Jawab dapat disampaikan melalui redaksi.











