MUSI BANYUASIN - DPD Ormas Barikade 98 Musi Banyuasin bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) serta sejumlah aktivis berencana menggelar aksi damai di Mapolsek Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Kamis 4 Juni 2026 mendatang.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari polemik diamankannya puluhan mobil angkutan minyak di halaman Mapolsek Keluang yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu. Massa aksi menilai perlu adanya penjelasan terbuka dari aparat kepolisian terkait status dan keberadaan kendaraan yang sebelumnya terlihat diamankan di halaman Mapolsek Keluang.
Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba, Boni, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Musi Banyuasin. Dalam aksi nanti, pihaknya akan membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi penegakan hukum terhadap aktivitas angkutan minyak ilegal di Kecamatan Keluang.
"Kami ingin mempertanyakan secara terbuka bagaimana tindak lanjut kendaraan yang sebelumnya diamankan. Masyarakat berhak mengetahui status kendaraan tersebut, siapa pemiliknya, asal minyak yang diangkut, serta bagaimana proses hukumnya," ujar Boni.
Menurutnya, aksi damai tersebut juga bertujuan mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan proses penegakan hukum secara profesional dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Boni mengaku muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait keberadaan sejumlah kendaraan yang sebelumnya terlihat diamankan di halaman Mapolsek Keluang, namun kemudian tidak lagi terlihat di lokasi.
"Jangan sampai muncul isu liar di masyarakat. Karena itu kami meminta penjelasan resmi agar semuanya terang dan tidak menimbulkan berbagai dugaan yang dapat merugikan institusi penegak hukum maupun masyarakat," katanya.
Ia menegaskan bahwa Barikade 98 mendukung upaya pemberantasan aktivitas angkutan minyak ilegal, namun proses penindakan harus dilakukan secara transparan dan tuntas hingga memiliki kepastian hukum.
"Kami mendesak seluruh perkara yang telah dilakukan penindakan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan hanya sebatas penangkapan lalu tidak ada kejelasan kelanjutannya," tegas Boni.
Sementara itu, Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago SH, menyatakan pihaknya juga akan ikut mengawal persoalan tersebut karena menyangkut kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Menurut Desri, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keberadaan kendaraan yang sebelumnya diamankan aparat agar tidak berkembang dugaan-dugaan negatif di tengah masyarakat.
"Kami meminta aparat memberikan klarifikasi secara terbuka terkait kendaraan yang sempat diamankan tersebut. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi atau dugaan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya.
Desri menambahkan, apabila memang terdapat pelanggaran hukum, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses secara adil tanpa tebang pilih.
"Kalau memang hukum ditegakkan, maka harus ditegakkan kepada semua pihak yang terlibat, baik sopir, pemilik kendaraan, pemilik minyak maupun pihak lain yang berkaitan. Penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," katanya.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada pihak kepolisian, massa aksi diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang. Mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta keterbukaan data kendaraan yang diamankan, proses hukum yang transparan, serta evaluasi terhadap penanganan perkara apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Keluang maupun Polres Musi Banyuasin terkait isu yang berkembang mengenai keberadaan kendaraan angkutan minyak yang sebelumnya diamankan tersebut. (*)
