Penetapan ini menjadi momentum strategis untuk mengakselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Musi Rawas, khususnya dalam menghadapi periode perencanaan pembangunan 2025–2030.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, didampingi jajaran pimpinan dewan.
Hadir pula Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, bersama Wakil Bupati, Hj. Suwarti, menunjukkan komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi rekomendasi yang disampaikan.
Dalam penyampaiannya, Sekretaris DPRD Musi Rawas, Elbaroma, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fokus Utama Rekomendasi DPRD Musi Rawas:
-Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penataan ruang.
-Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, serta efisiensi belanja daerah.
-Penguatan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor utama perekonomian daerah.
-Peningkatan pengawasan pembangunan untuk memastikan program berdampak nyata kepada masyarakat.
-Reformasi birokrasi, dengan percepatan pengisian jabatan struktural dan peningkatan kompetensi ASN.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya inovasi, seperti penggunaan teknologi untuk mengatasi blankspot area, serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
Sorotan serius juga diberikan terhadap isu-isu sosial, termasuk pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan layanan kesehatan.
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan, Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti saran-saran tersebut demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekilas Rekomendasi Strategis DPRD Musi Rawas:
-Gerakan “Orang Tua Asuh” untuk penanganan stunting.
-Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.
-Optimalisasi PAD melalui pembenahan sistem pajak dan retribusi.
-Pengembangan sektor pariwisata dan koperasi desa.
-Evaluasi kinerja PJS Kepala Desa dan percepatan lelang jabatan.
-Inovasi pelatihan untuk petani dan nelayan lokal.
Dengan rekomendasi ini, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat membangun pemerintahan yang lebih profesional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat pelayanan publik menuju Musi Rawas yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
