MUSI BANYUASIN – Proyek perbaikan Jalan Lintas Tengah di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kembali memantik sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi solusi atas kerusakan infrastruktur yang bertahun-tahun dikeluhkan warga, pekerjaan penimbunan badan jalan justru dinilai terkesan asal-asalan dan memunculkan persoalan baru berupa kemacetan panjang serta kondisi jalan yang berubah bak “bubur” saat dilintasi.
Baru sepekan ditimbun menggunakan material batu untuk pengerasan, kondisi badan jalan disebut warga bukannya semakin kokoh, melainkan justru melemah dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas konstruksi. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah proyek infrastruktur publik kembali dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban administratif tanpa memperhatikan standar teknis dan daya tahan jangka panjang?
“Jalan ini baru ditimbun, belum sampai sebulan. Untung belum langsung diaspal. Kalau langsung diaspal, pasti cepat hancur. Semestinya penimbunan pakai batu gunung 10x10 dulu, baru disiram batu 5x7 untuk mengunci agar kokoh, bukan jadi bubur seperti ini,” ungkap seorang warga sekitar dengan nada kecewa.
Keluhan tersebut bukan sekadar kritik teknis, melainkan cerminan dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pola pembangunan infrastruktur yang dinilai berulang kali gagal menjawab kebutuhan dasar publik. Warga menilai, tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, proyek jalan strategis Sekayu–Lubuklinggau berpotensi kembali menjadi simbol pemborosan anggaran tanpa hasil nyata.
Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa kerusakan jalan yang terus berulang dari tahun ke tahun bukan semata persoalan teknis, melainkan bisa mengarah pada lemahnya pengawasan, buruknya kualitas pekerjaan, hingga dugaan proyek yang lebih menguntungkan segelintir pihak dibanding kepentingan masyarakat luas.
“Jalan lintas tengah ini seolah tak pernah benar-benar selesai. Rusak, diperbaiki, rusak lagi. Jangan sampai infrastruktur rakyat hanya jadi proyek basah berkedok pembangunan,” tegas warga lainnya.
Merespons keresahan tersebut, Tokoh Masyarakat Musi Banyuasin yang dikenal aktif mengawal isu infrastruktur, M. Lekat Gonzales, menyatakan pihaknya bersama Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Musi Banyuasin akan menggelar aksi demonstrasi damai pada Senin (4/5/2026) di Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk tekanan moral sekaligus seruan terbuka kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar tidak lagi menutup mata terhadap persoalan infrastruktur yang dinilai kian memprihatinkan di Bumi Serasan Sekate.
“Kami meminta Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI, Bapak Dr. H. Herman Deru selaku Gubernur Sumsel, dan HM Toha Tohet selaku Bupati Muba hadir serta berdialog langsung dengan rakyat untuk membahas kehancuran infrastruktur di Musi Banyuasin. Ini bukan sekadar jalan rusak, ini menyangkut urat nadi ekonomi dan keselamatan masyarakat,” tegas M. Lekat Gonzales.
Rencana aksi ini diprediksi menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada seremonial proyek, melainkan benar-benar menghadirkan kualitas, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Di tengah besarnya anggaran pembangunan yang terus digelontorkan, masyarakat kini menunggu jawaban sederhana namun krusial: apakah jalan dibangun untuk ketahanan jangka panjang, atau sekadar tambal sulam demi kepentingan proyek sesaat?
